REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi meminta penyuluh pertanian di provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak bencana alam lakukan identifikasi lahan pertanian yang terdampak bencana. Ia menilai hal ini sebagai langkah awal untuk membangun kembali pertanian setelah dilanda bencana alam.
Seruan tersebut, kata Dedi Nursyamsi, dikemukakan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa Kementerian Pertanian RI bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi, utamanya Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.
“Semua sektor kehidupan terganggu akibat bencana alam, tak terkecuali sektor pertanian, maka pertanian harus segera bangkit, karena kita harus menyediakan pangan bagi seluruh rakyat,” kata Dedi meniru ucapan Mentan Syahrul pada Rapat Tindak Lanjut dan Informasi Banjir di Banjarmasin, Ahad (17/1).
Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) meminta Balai Penyuluhan Pertanian selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) di wilayah terdampak bencana, untuk identifikasi lahan pertanian terdampak bencana alam.
“Penyuluh di BPP KostraTani juga harus terus semangat. Semua harus tetap semangat, meskipun kita di tengah pandemi Covid-19 dan dilanda bencana,” katanya didampingi Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan (Evalap) BPPSDMP, Septalina Pradini selaku anchor Ngobras.
Dedi Nursyamsi mengakui bahwa penyuluh di Sumedang, Jabar yang terdampak longsor maupun Kalsel dan Sulbar yang terdampak banjir dan gempa bumi ikut menderita akibat bencana alam, namun tetap jaga semangat dan kinerja mendampingi dan mengawal kondisi fisik dan psikologis petani.
Dia pun menguraikan sejumlah langkah, utamanya identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan kesehatan. Langkah berikutnya, identifikasi luasan lahan pertanian yang tertimbun longsor, terendam banjir, terguncang akibat gempa termasuk hewan ternak.
Menurutnya, sesuai arahan Mentan Syahrul maka BPP KostraTani harus segera identifikasi dan melaporkan jumlah lahan yang rusak maupun puso akibat bencana. Pasalnya, Kementan menyediakan pos komando (Posko) untuk mengatasi hal itu seperti balai karantina, balai besar pelatihan pertanian (BBPP) di Binuang dan SMKPP Banjarbaru di Kalsel.
Seruan tersebut, kata Dedi Nursyamsi, dikemukakan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa Kementerian Pertanian RI bergerak cepat merespons bencana banjir yang melanda sejumlah provinsi, utamanya Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.
“Semua sektor kehidupan terganggu akibat bencana alam, tak terkecuali sektor pertanian, maka pertanian harus segera bangkit, karena kita harus menyediakan pangan bagi seluruh rakyat,” kata Dedi meniru ucapan Mentan Syahrul pada Rapat Tindak Lanjut dan Informasi Banjir di Banjarmasin, Ahad (17/1).
Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) meminta Balai Penyuluhan Pertanian selaku Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) di wilayah terdampak bencana, untuk identifikasi lahan pertanian terdampak bencana alam.
“Penyuluh di BPP KostraTani juga harus terus semangat. Semua harus tetap semangat, meskipun kita di tengah pandemi Covid-19 dan dilanda bencana,” katanya didampingi Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan (Evalap) BPPSDMP, Septalina Pradini selaku anchor Ngobras.
Dedi Nursyamsi mengakui bahwa penyuluh di Sumedang, Jabar yang terdampak longsor maupun Kalsel dan Sulbar yang terdampak banjir dan gempa bumi ikut menderita akibat bencana alam, namun tetap jaga semangat dan kinerja mendampingi dan mengawal kondisi fisik dan psikologis petani.
Dia pun menguraikan sejumlah langkah, utamanya identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan kesehatan. Langkah berikutnya, identifikasi luasan lahan pertanian yang tertimbun longsor, terendam banjir, terguncang akibat gempa termasuk hewan ternak.
Menurutnya, sesuai arahan Mentan Syahrul maka BPP KostraTani harus segera identifikasi dan melaporkan jumlah lahan yang rusak maupun puso akibat bencana. Pasalnya, Kementan menyediakan pos komando (Posko) untuk mengatasi hal itu seperti balai karantina, balai besar pelatihan pertanian (BBPP) di Binuang dan SMKPP Banjarbaru di Kalsel.