JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengajak masyarakat saling membantu di tengah PPKM Darurat yang diperpanjang.
Muhadjir mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan perpanjangan PPKM Darurat.
“Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti, Presiden sudah memutuskan, PPKM Darurat dilanjutkan sampai akhir Juli,” ujar Muhadjir di sela-sela kunjungan ke Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Jumat (16/7/2021).
Ia menyebut, pemerintah memutuskan perpanjangan PPKM Darurat dengan menyadari dampaknya pada masyarakat.
“Tapi, Presiden juga menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko, termasuk bagaimana seimbang antara meningkatkan disiplin protokol kesehatan masyarakat dan bantuan sosial,” kata Muhadjir.
Meski begitu, ia menyebut pemerintah tak sanggup menanggung sendiri biaya hidup masyarakat selama PPKM Darurat.
“Bantuan sosial tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri. Butuh gotong royong masyarakat,” imbuhnya.
Ia mengajak masyarakat, salah satunya civitas akademika UGM untuk mau membantu, warga miskin menghadapi pandemi.
“Termasuk civitas akademika UGM ini saya mohon, ada gerakan untuk membantu mereka yang kurang beruntung akibat kebijaksanaan PPKM ini. Saling membantu, saling bergandengan tangan, termasuk sedekah masker,” minta Muhadjir.
Pada kesempatan yang sama, ia mengingatkan masyarakat bahwa keadaan saat ini sangat genting.
“Sekarang pakai masker dobel karena tingkat ancamannya semakin ganas. Kan sekarang ini walau tidak diumumkan, kita ini dalam keadaan darurat militer,” ungkap Muhadjir.
Kegentingan itu, kata Muhadjir, terlihat dari banyaknya penduduk yang meninggal akibat lonjakan kasus Covid-19 karena varian Delta.
“Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Musuh tidak terlihat ini tidak mengikuti kaidah-kaidah perang. Sekarang anak-anak dan ibu hamil sudah banyak menjadi korban meninggal,” katanya.
Menurut Muhadjir, kondisi Indonesia, yang disebutnya sebagai Darurat Militer, hampir mendekati keadaan Darurat Perang.
“Presiden sudah menggerakkkan TNI Polri karena pertimbangan kita ini sudah tidak bisa ditangani dengan cara biasa,” beber Muhadjir.