Polri dan TNI totalitas menjaga, mengawal dan patroli demi keselamatan warga dalam menghadapi wabah Covid-19. Ditandai dengan operasi Aman Nusa II. Dan hasil yang tidak terduga mun bermunculan. Dukungan baik moril maupun materil untuk operasi penyelamatan warga dari pandemi pun datang dari berbagai pihak.
Jakarta – (27/07/2021). Salah satu dukungan yang spektakuler datang dari seorang pengusaha asal Aceh. Sumbangan untuk mengatasi pandemi senilai 2 triliun rupiah jadi sorotan. Diketahui sumbangan tersebut diberikan oleh keluarga pengusaha asal Aceh bernama Akidi Tio untuk penanganan pandemi di Sumatera Selatan. Dana fantastis tersebut diserahterimakan kepada Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri pada Senin (26/7) di Ruang Rekonfu Polda Sumsel. Dalam kegiatan itu, hadir pula Gubernur Sumsel Herman Deru dan Danrem Garuda Dempo (Gapo) Brigjen TNI Jauhari Agus Suraji, Kadinkes Provinsi Sumsel Lesty Nurainy, serta para pejabat utama Polda Sumsel lainnya.
Amanah dari Almarhum
Pemberian dana sebesar Rp 2 triliun itu merupakan amanah dari almarhum pengusaha bernama Akidi Tio. Hal itu disampaikan dokter keluarga sekaligus perwakilan pihak keluarga sang pengusaha, Prof dr Hardi Darmawan.
“Dia (almarhumah) punya anak 7 orang. Semua anaknya sudah sukses. Mereka memberikan bantuan kepada Polda Sumsel karena Pak Eko ini sudah kenal dekat dengan almarhum dan keluarga sejak lama,” ucap Hardi.
Hardi berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan bagi kepentingan warga Sumsel dalam penanganan COVID-19 yang saat ini masih terus mengalami peningkatan. “Untuk realisasi sumbangan ini, sepenuhnya kita serahkan kepada pihak Polda Sumsel. Bisa saja untuk kebutuhan vaksinasi, perawatan pasien COVID-19, kebutuhan oksigen, dan lain sebagainya,” tegasnya. Kapolda Sumsel mengaku mengenal sang donatur sewaktu dirinya masih bertugas di Aceh. Bantuan akan diberikan untuk penanggulangan COVID-19, khususnya bagi warga yang terdampak PPKM.
“Dana tersebut diberikan salah seorang keluarga yang saya kenal sewaktu masih tugas di Aceh. Dan sekarang dia ingin membantu warga Sumsel yang terdampak COVID-19,” kata Irjen Eko Indra.
Bentuk Tim Khusus Kelola Sumbangan
Irjen Eko mengatakan bantuan yang diterima merupakan amanah yang cukup berat. Untuk itu, Eko menegaskan dana tersebut akan dikomunikasikan dengan semua pihak agar cepat disalurkan kepada masyarakat yang tepat.
“Tanggung jawab kita menyalurkan niat baik keluarga almarhum Akidi Tio ini agar bisa tersampaikan ke masyarakat. Tentu tetap mematuhi prosedur hukum yang ada,” ujar Irjen Eko. Irjen Eko akan membuat tim khusus guna mengelola sumbangan tersebut. Pihaknya akan menggandeng Polda Sumsel maupun pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel agar proses penyaluran tetap sasaran dan sesuai dengan harapan dari pihak keluarga almarhum Akidi Tio.
“Kita akan berikan kepada warga yang berhak menerimanya,” katanya.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengapresiasi keluarga pengusaha Akidi Tio yang memberikan hibah sebesar Rp 2 triliun untuk penanganan COVID-19 di wilayahnya. “Kita bangga ya, keluarga almarhum Akidi Tio ini ikut serta memberikan kepedulian terhadap penanganan COVID-19 di Sumsel,” kata Herman, seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Sumsel.
Belum Dikirim
Bantuan bernilai fantastis tersebut diketahui belum tuntas dikirim. Dana belum selesai dikirimkan karena membutuhkan proses panjang. Menurut Hardi, dana bantuan itu awalnya mau diberikan melalui cek. Namun, rencana itu batal karena nominalnya terlalu besar dan butuh pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Tadinya mau dikasih cek, karena besar ya mungkin ditransfer. Prosedur tidak bisa begitu saja, harus tahu OJK juga, transfer ke tim nanti,” katanya. Dia mengaku sempat menyarankan ke keluarga Akidi Tio agar bantuan diberikan berupa peralatan medis. Namun, karena alasan kesibukan, bantuan akhirnya diberikan dalam bentuk uang.
“Saya bilang, lebih baik ini dalam bentuk innatura (barang). Tapi mereka pengusaha-pengusaha sibuk semua, jadi pengen beres saja, ya,” katanya.
Diketahui keluarga pengusaha Akidi Tio bekerja di bidang usaha perkebunan dan bangunan. Hal itu diungkapkan dokter Hardi Dermawan. “Pengusaha bangunan, traso. Ada usaha perkebunan juga, tapi itu urusan keluarga. Ini hanya kedekatan saya sama keluarga pasien,” ujar dokter Hardi saat wawancara dengan wartawan.
Hardi mengatakan kenal Akidi sejak puluhan tahun lalu. Akidi wafat pada 2009 dan dimakamkan di Palembang. “Saya hubungan hanya antara dokter sama pasien saja. Tak ada hubungan lain, bisnis juga tidak ada, murni pasien dan dokternya yang sudah puluhan tahun kenal,” katanya.
Hardi mengatakan ada salah satu anak Akidi yang ikut memberikan bantuan ke Kapolda. Ia adalah Erianti, yang datang mewakili keluarga. “Almarhum ini ada anak tujuh orang, yang ikut kemarin Erianti. Uang diberikan untuk pengendalian COVID-19 dan kesehatan karena keluarga prihatin melihat ini,” kata Hardi.
Keluarga melihat banyak rekan mereka meninggal tak tertolong karena fasilitas terbatas dan penuh. Dari keprihatinan itulah akhirnya pihak keluarga memberi bantuan. “Alasan ya banyak meninggal dan dia melihat kawan dia banyak meninggal karena tidak bisa dirawat, jadinya prihatin,” kata Hardi.
Penuhi Kebutuhan Warga
Setelah Kapolda Sumatera Selatan mendapat dana bantuan dari keluarga pengusaha mendiang Akidi Tio sebanyak Rp 2 triliun, Selasa (26/7/2021), para ahli menyarankan agar dana itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan 3 T (pelacakan, pemeriksaan, dan pengobatan). Hal ini diharapkan dapat menekan angka penularan kasus dan kematian di Sumsel yang terbilang masih tinggi.
Epidemiolog dari Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, mengatakan, uang sebanyak itu dapat digunakan untuk memperkuat pelacakan (tracing) dan pemeriksaan (testing). Caranya ialah menambah kapasitas reaksi polimerase berantai (PCR) di beberapa tempat utamanya di episentrum, yakni di kota Palembang.
Hal ini sangat penting lantaran tingkat pemeriksaan di Sumsel terbilang masih sangat rendah karena memang masih kurangnya kapasitas PCR yang menjadi gold standart pemeriksaan Covid-19.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumsel saat ini ada 15 laboratorium PCR di Sumsel dengan kapasitas total sekitar 2.000 spesimen per hari. Sementara idealnya, tingkat pemeriksaan sekitar 1 banding 1.000 orang per minggu. Artinya, dengan penduduk Sumsel sekitar 8 juta orang berarti minimal 8.000 orang diperiksa setiap minggu. Namun, kapasitas itu belum dimanfaatkan dengan optimal karena terbatasnya sumber daya manusia.
Dana tersebut bisa digunakan untuk menambah jumlah kapasitas PCR termasuk sumber daya manusia yang mengelolanya. Dengan demikian, pelacakan dapat diterapkan sejak dini. Selain itu, Iche juga menyarankan agar dana tersebut juga digunakan untuk membangun fasilitas whole genome sequencing (WGS) yang belum ada di Sumsel. Langkah ini penting agar jenis virus yang ada di dalam sampel dapat terdeteksi dengan cepat.
Lamban
Selama ini, ungkap Iche, penanggulangan Covid-19 belum optimal lantaran hasil pemeriksaan tentang jenis virus terbilang cukup lamban. Untuk varian Delta yang menjangkiti empat warga Sumsel, misalnya, itu baru diketahui pada Mei 2021, padahal kasusnya sudah terjadi pada Januari 2021. ”Hal ini sangat berbahaya, apalagi varian delta memiliki daya tular yang cukup cepat,” ucapnya.
Karena itu, ujar Iche, kedua fasilitas ini penting agar tracer yang sudah mencari sampel sebanyak-banyaknya dapat segera ditindaklanjuti dengan cepatnya pendeteksian. Saat ini, tingkat kepositifan (positivity rate) di Sumsel mencapai 41,94 persen atau sudah melewati dari ambang batas yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 5 persen.
Telemedicine
Hal lain yang perlu diperkuat adalah penggunaan telemedicine. Sistem ini memungkinkan orang yang menjalani isolasi mandiri bisa mendapatkan layanan kesehatan secara digital. Perlu diketahui, dari 7.622 orang yang merupakan kasus aktif di Sumsel, sekitar 85 persen di antaranya melakukan isolasi mandiri di rumah. Kondisi ini sangat rentan memicu penularan yang sangat tinggi jika tidak diawasi dengan baik.
Pakar mikrobiologi dari Universitas Sriwijaya, yang juga Dirut RS Pusri Palembang, Yuwono, menambahkan, untuk menyediakan laboratorium PCR dibutuhkan investasi sekitar Rp 2 miliar. Itu dilakukan untuk membeli alat saja, belum termasuk sumber daya yang mengoperasikannya. Keterbatasan sumber daya yang membuat fasilitas laboratorium di Sumsel tidak optimal. ”Dari 15 laboratorium PCR yang ada di Sumsel, hanya 6 laboratorium yang aktif,” ucapnya.
Sementara untuk fasilitas WGS sebenarnya sudah ada komitmen dari konsorsium perusahaan energi di Indonesia yang ingin menyumbangkan fasilitas ini di setiap provinsi. Namun, jika memang perlu dibuat, nilai investasi yang diperlukan bisa mencapai Rp 2 miliar per unit.
Karena itu, Yuwono berpendapat, hal yang paling penting mendesak saat ini adalah menambah jumlah ventilator di ruang unit gawat darurat (ICU). Fasilitas ini penting untuk merawat pasien yang sudah dalam keadaan kritis.
Dia mencontohkan, di RS Pusri, dari enam ruang gawat darurat, hanya ada empat unit ventilator. Tentu banyak fasilitas kesehatan yang mengalami hal serupa. Padahal, sekitar 4 persen dari warga yang terpapar di Sumsel perlu mendapatkan perawatan khusus karena penyakit yang dideritanya.
Banyak pasien yang harus meregang nyawa akibat kurangnya fasilitas tersebut. Yuwono mengaku banyak rekan yang menghubunginya agar mendapatkan perawatan di Palembang lantaran fasilitas ventilator di daerah kurang memadai. ”Namun, di tengah perjalanan nyawa anggota keluarganya itu tidak tertolong,” ucapnya. Karena itu, penambahan ventilator sangat diperlukan. Dia merinci harga satu perangkat ventilator sekitar Rp 500 juta. ”Dengan uang sebanyak itu, tentu membeli 100 ventilator masih bisa dipertimbangkan,” ujar Yuwono.
Selain itu, dia berharap dana tersebut juga bisa digunakan untuk memberikan pasokan makanan demi masyarakat yang terdampak. ”Pasokan makanan yang seimbang sangat baik untuk memperbaiki kondisi gizi mereka. Ini bisa dilakukan dengan membuka dapur darurat atau memberikan makanan gratis bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Polda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Eko Indra Heri yang mendapatkan mandat untuk mengelola sumbangan tesebut mengatakan akan meminta pendapat para ahli agar dana tersebut dapat digunakan secara tepat guna. ”Ini merupakan amanah yang besar dan tentu harus digunakan secara bertanggung jawab,” ujarnya.
Dokter keluarga mendiang Akidi Tio, Hardi Darmawan, berharap agar dana ini dapat digunakan untuk mengentaskan permasalahan yang ada di lapangan dari hulu dan hilir. ”Keluarga berharap agar ini bisa membantu pemerintah dan warga Sumsel untuk segera keluar dari pandemi,” ucapnya.
Karangan Bunga Untuk Polri
Dukungan simpatik kepada Polri juga terjadi di wilayah Jawa Timur. Sejumlah warga dari berbagai elemen mengirimkan karangan bunga kepada TNI-Polri dan petugas medis yang melakukan pemeriksaan kesehatan, di Pos Penyekatan Jembatan Suramadu. Hal ini sebagai bentuk dukungan dan apresiasi sejumlah warga atas penanganan COVID-19 yang telah dilakukan. Ucapan tersebut berupa karangan bunga yang dipasang tepat di depan pos Polisi Suramadu, atau pos penyekatan sisi Surabaya. “Terima Kasih TNI-Polri Pemkot Surabaya serta Nakes atas tenaga dan waktu dalam melawan COVID-19” bunyi pesan di salah satu karangan bunga tersebut.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko mengucapkan terimakasih atas dukungannya dari masyarakat yang disampaikan melalui karangan bunga, yang dipasang di pos penyekatan. “Kami sangat berterimakasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, yang telah mendukung kami dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di Bangkalan,” katanya.
Gatot menjelaskan, dukungan yang disampaikan oleh masyarakat melalui karangan bunga ini dapat menjadi semangat dan support tersendiri bagi petugas yang sedang berjuang mengendalikan kasus COVID-19. “Ini dapat menjadi support tersendiri bagi petugas yang berjuang melawan COVID-19 di perbatasan Suramadu,” ungkapnya. Dia menegaskan, apa yang dilakukan petugas hanya untuk keselamatan masyarakat. Kolaborasi antara Forkopimda Jatim dengan Forkopimda Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan juga sangat baik. “Sehingga apa yang kita lakukan dapat membuahkan hasil. Jawa Timur bebas dari COVID-19,” pungkasnya.
Dukungan Warga Sorong
Serupa dengan dukungan di Jawa Timur, kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi yang disosialisasikan Polri bersama TNI beroleh respon positif. Pemerintah sedang berupaya keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang terjadi lebih dari 1 tahun 4 bulan terakhir, selain menanggulangi tingkat penularan yang berujung pada kematian, pemerintah sedang berupaya mencegah melalui program vaksinasi kepada masyarakat sehingga dengan vaksinasi warga akan terlindungi. Percepatanupaya vaksinasi ini pun dilakukan TNI dan Kepolisian, yang mana melalui program Serbuan Vaksin, menyasar warga yang belum tersentuh vaksinasi.
Syamsul, warga Klasaman Kota Sorong menyebutkan dukungan terhadap vaksinasi bagi masyarakat oleh TNI dan kepolisian merupakan langkah strategis yang harus dilakukan guna menekan jumlah penularan ditengah warga, namun yang patut diperhatikan yakni pentingnya edukasi bagi warga tentang vaksinasi, sehingga ketika warga mengetahui dampak baiknya akan terbangun kesadaran yang paripurna. “Ini adalah langkah baik dalam rangka penanganan pandemi ini ya, hanya mungkin yang perlu ditingkatkan juga adalah edukasi tentang vaksin itu sendiri ya tentang efek efeknya terhadap orang-orang dengan penyakit bawaan dan anak-anak yang rencananya juga akan mengalami vaksinasi itu juga perlu diedukasi kembali sehingga masyarakat yakin bahwa vaksin ini betul-betul menyehatkan betul-betul menjadi solusi dalam rangka menghambat penyebaran penyakit COVID-19” ujar Syamsul.
Senada dengan Syamsul, Mulyono, warga Melati Raya juga mendukung langkah bijak kepolisian dan TNI dalam mendukung percepatan vaksinasi bagi semua masyarakat, namun tetap harus diperhatikan yakni ketersediaan vaksin sehingga ketika warga datang untuk vaksinasi tidak terjadi antrean panjang. “Selama pandemi jujur menjalani hidup dengan was-was, namun kami sebagai warga tetap mendukung langkah pemerintah termasuk dari TNI dan Kepolisian dalam percepatan vaksinasi agar wabah ini segera berakhir” ujar Mulyono. Meskipun ada kalangan yang masih kontra dengan kebijakan vaksinasi, namun edukasi dan sosialisasi agar warga mengikuti anjuran vaksinasi harus tetap dilaksanakan agar memaksimalkan perlindungan warga dari risiko penularan virus Corona.
Indikator Keberhasilan
Dari kisah dukungan masyarakat kepada Polri di atas, mulai dukungan dana untuk penanganan Covid 19 di Palembang, dukungan moril masyarakat Jawa Timur terhadap petugas penyekatan di Jembatan Suramadu dan dukungan warga sorong atas percepatan pemberian vaksinasi oleh Polri, menunjukkan indikator keberhasilan Polri dalam melakukan tugas dengan prinsip Lin-Yom-Yan (melindungi, mengayomi dan melayani) masyarakat. Pengusaha berkenan memberikan sumbangan dana hibah yang demikian fantastis, bagaimana pun tidak dapat lepas dari latar belakang sebelumnya ketika Kapolda di masa tugasnya selalu dekat dengan masyarakat. Mereka tidak segan untuk berbicara, diskusi dengan polisi sehingga kepercayaan masyarakat demikian besar terhadap Polri.
Totalitas Polri melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu, meski awalnya mendapatkan resistensi dari masyarakat, pada akhirnya justru mereka sadar bahwa tugas kepolisian itu untuk memberikan perlindungan dan keselamatan warga, sehingga akhirnya dukungan itu berbalik kepada Polri. Adapun di Sorong, Polri beroleh dukungan karena memang melakukan percepatan pemberian vaksinasi yang segera kepada warga. Sosialisasi dengan cara dan pendekatan yang tepat, ternyata dapat diterima masyarakat sehingga dengan sukarela mereka mau mengikuti program vaksinasi. Rangkaian dukungan ini boleh dibilang merupakan bentuk konkrit keberhasilan pemolisian masyarakat, turjawali (mengatur, menjaga, mengawal dan patroli) yang berhasil. Kehadiran polisi dirasakan bahkan dibutuhkan untuk sama-sama melawan dan memutus penyebaran virus Covid-19. (SAF).
