Jakarta – Polda Metro Jaya telah mengeluarkan ultimatum kepada koordinator tempat (korlap) unjuk rasa pemuda Pancasila (PP) di gedung DPR RI yang berakhir di Ricuh. Pengurus PP juga mengaku siap mengikuti proses hukum.
Razman Arif Nasution, Ketua Badan Pembinaan Hukum dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, mengatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui siapa koordinator aksi unjuk rasa PP pada Kamis (25/11), dan aksi berakhir ricuh. Namun, pihak manajemen mengaku akan membantu polisi menemukan koordinator aksi unjuk rasa tersebut.
“Saya tidak punya data pasti siapa koruptornya, tapi yang pasti komandan memerintahkan saya untuk mencari tahu siapa koruptornya,” kata Razman kepada wartawan Polsek Metro Jaka, Jumat malam (26 November).
Menurut Razman, presentasi PP di depan gedung DPR RI pada Kamis (25/11) berakhir ricuh, dan belum tentu salah kolaborator presentasi. Dia meminta polisi menjaga keadilan dalam mengusut kerusuhan tersebut.
“Korlap tidak salah. Kalau ada kecelakaan belum tentu salah orang. Kalau ada instruksi seperti itu, ada belokan, yang salah akan dijemput,” jelas Razman.
Selain itu, Razman menyatakan bahwa PP akan bekerja sama dan mengikuti prosedur hukum dari penyelidikan polisi yang sedang berlangsung.
“Kami tidak khawatir dengan upaya ini. Kami akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana mestinya,” katanya.
Polda Metro Jaya terus mengusut aksi unjuk rasa Pemuda Pancasila (PP) yang berujung ricuh. Koordinator lokasi (korlap) langsung diperiksa.
“Kami akan segera panggil. Tentu penyidik sudah mengaturnya,” kata Direktur Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolres Metro Jaya di Jakarta, Jumat (26/11).
Zulpan tidak membeberkan kapan koordinator lapangan demo PP yang berakhir ricuh itu akan dipanggil. Dia hanya mengatakan, penyidikan korlap itu untuk mempertanggungjawabkan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh itu.
Zulpan mengatakan: “Penanggung jawab kami akan meminta pertanggungjawaban,” kata koordinator situs yang meminta izin.
Ia meminta kerja sama dengan koordinator presentasi PP di DPR RI, Kamis (25/11). Polisi juga mengeluarkan ultimatum untuk mengambil korlap jika mereka tidak berpartisipasi dalam panggilan pengadilan untuk penyelidikan polisi.
“Tentu saja polisi kereta bawah tanah akan memanggil. Jika mereka tidak ada, kami akan menjemput orang-orang yang terlibat,” kata Zulpan.