Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mengatakan apabila ingin herd immunity dapat tercapai di tahun 2022 seperti target pemerintah, maka dosis vaksin Corona yang diberikan ke masyarakat minimal harus 1 juta dosis per harinya. Maka, dengan adanya program vaksinasi besar-besaran yang dibantu peran serta jajaran Polri tampaknya upaya mempercepat akselerasi tersebut telah menampakkan hasilnya. Pada Sabtu, 26 Juni 2021, Indonesia berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi COVID-19. Kabar menggembirakan ini tercapai lebih awal dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mulai bulan Juli 2021. Tantangan yang dihadapi kemudian adalah bagaimana dapat juga meningkatkan jumlah vaksinator, kemudian fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin, dan juga memastikan bahwa ketersediaan vaksin ini cukup untuk diberikan ke masyarakat.
Jakarta 30 Juni 2021. Pemerintah Indonesia telah menargetkan untuk mampu memvaksin 181 juta jiwa penduduknya. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan bahwa program vaksinasi massal Polri merupakan target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh jajaran Polri di bawahnya.
Berdasarkan pengamatan, kegiatan vaksinasi besar-besaran dalam rangka mendukung program Serbuan Vaksinasi nasional 1 juta dosis/hari dan HUT Bhayangkara ke-75 telah menunjukkan peran kunci Polri dalam memfasilitasi suksesnya vaksin Covid-19 bagi masyarakat.
Kegiatan ini merupakan peran nyata dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-75 di tengah-tengah situasi pandemik Covid-19 yang masih memprihatinkan ini. Tema Bhayangkara tahun ini yakni Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan pengangan Covid-19 untuk masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional menuju Indonesia maju.
Selain vaksinasi masal dengan target 1 juta dosis perhari di atas, Polri juga menggelar Bakti Sosial (Baksos) serentak sebanyak 272.662 paket sembako, 200 000 masker dan 40.000 cairan antiseptik. Baksos ini dilaksanakan dalam kurun waktu 25 Juni hingga 9 September 2021. Sedangkan untuk kegiatan kemanusiaan, dilaksanakan donor darah, donor plasma convalesen, operasi katarak, operasi bibir sumbing, pengobatan massal, dan pelayanan penerbitan SIM bagi masyarakat yang berulang tahun pada 1 Juli 2021.
Komitmen Polri mencapai Target
Seluruh jajaran Polri menyatakan kesanggupannya memenuhi target presiden tersebut. Sebagaimana diketahui, sejumlah gerai vaksin presisi telah didirikan di sejumlah Polda, Polres dan Polsek di Indonesia, yang merupakan realisasi instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Presiden Jokowi pada Senin lalu (28/6) telah menghimbau kepada semua pihak untuk tidak ragu divaksin dan menempuh penerapan prokes ketat.
“Saya mohon kepada bapak, ibu, saudara-saudara, kita semua untuk tidak ragu divaksin dan tetap berdisiplin protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Sekali lagi saya ingatkan, tinggalah di rumah selama tidak ada kebutuhan yang mendesak,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden. Kegiatan vaksinasi massal di tingkat Mabes Polri telah dilaksanakan di Lapangan Bhayangkara pada Sabtu (26/6) yang lalu dan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Penyelenggaraan vaksinasi massal dengan target satu juta tersebut diharapkan terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus Covid-19. Target 1 juta vaksinasi perhari diharapkan dapat terjaga konsistensinya hingga bulan Juli dan bisa ditingkatkan menjadi 2 juta pada Agustus. Lokasi penyuntikan vaksin Covid-19 tersebar di kepolisian sektor atau polsek dan kepolisian resor atau polres.
Titik-titik tertentu yang diperluas termasuk GOR, stadion, terminal, alun-alun kabupaten/kota, pendapa kabupaten/kota, balai desa, puskesmas, kantor kecamatan hingga area parkir mal ataupun hotel yang ada di Indonesia. Sedangkan pihak TNI juga melakukan perluasan titik-titik di Kodim, Koramil. Puskesmas dan sebagainya. Untuk dapat mencapai target, Polri memberlakukan strategi misalnya dengan memerintahkan setiap provinsi menyiapkan minimal tiga sentra vaksinasi di Rumah Sakit Bhayangkara, markas Kepolisian Daerah dan Bidang kedokteran dan kesehatan.
Kapolri menyebutkan bahwa untuk percepatan provinsi, minimal ada lima sentra vaksin. Kepolisian Resor menyiapkan minimal dua sentra vaksinasi, sedangkan kepolisian resor di Pulau Jawa minimal tiga sentra vaksin. Selain itu perlu tambahan pengamanan dan percepatan distribusi vaksin dari Biofarma ke setiap kabupatan atau kota. Kemudian membentuk 12 rayonisasi vaksinator yang disiapkan Polri sebagai tenaga vaksinator tambahan untuk pendampingan kegiatan vaksinasi nasional sebanayak 1600 personel.
Jajaran Polri menyatakan bertekad melakukan akselerasi dan penggenjotan vaksinasi massal di semua daerah agar kekebalan kelompok atau herd immunity mencapai target. Sararan untuk vaksinasi tidak saja pada masyarakat umum seperti lansia, dewasa dan pra lansia.
Pendirian Gerai Vaksin
Pada 28 Juni 2021, sejumlah gerai vaksin sudah tampak didirikan di Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Vaksin tersedia dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat tanpa dipungut biay, dan tanpa adanya syarat KTP domisili. “Syaratnya cukup bawa KTP dan usia di atas 18 tahun ke atas,” kata Kepala Bidang Yankes Pusdokkes Polri Kombes Pol dr. Farid Armansyah.
Gerai vaksin tampak didirikan di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Klinik Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Tangerang, mall CGV Tangerang, Polres Metro kota Bekasi dan sembilan polsek di bawahnya maupun Polsek Tebet. Sedangkan tempat-tempat yang lain, menurut pihak Polri menyusul didirikan.
Masyarakat mendatangi kantor kepolisian di tingkat polda, maupun polres untuk dapat divaksin COVID-19. Pada sejumlah gerai vaksin Presisi yang digelar Polri, masyarakat tampaknya amat antusias melakukan antre secara teratur guna mendapatkan vaksinasi Covid-19. Pemandangan ini jelas menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat atau melaksanakan vaksin di Indonesia selama ini.
Berkolaborasi dengan TNI Angkatan Udara dan Walubi (organisasi perwakilan Umat Budha Indonesia) juga dilaporkan melakukan vaksinasi massal yang berlangsung di Gedung Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Jakarta pada 28 Juni 2021. Ditargetkan 10 ribu warga mampu divaksin. Di Yogyakarta, acara serupa mendapat sambutan dan antusias yang besar dari masyarakat. Ini terbukti dari kuota jumlah masyarakat yang mendaftar melalui pendaftaran online terpenuhi hanya dalam waktu tiga jam sejak dibuka. Di Stadion Gelora Bandung, tempat di mana lonjakan kasus Covid-19 terindikasi meningkat usai Indufitri 1442 Hijriah, masyarakat juga ramai antri mengikuti program vaksin ini.
Kehadiran program vaksin di Jawa Barat tentunya dapat membantu upaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga menerapkan kebijakan pembatasan wilayah dengan menyekat kendaraan yang keluar masuk Bandung untuk membendung penyebaran covid-129. Sinergi dan potensi yang dibangun antara TNI, Polri dan masyarakat, jelas menjadi ujung tombak kesuksesan program penanggulangan Covid-19 ini, termasuk akselerasinya.
Sebelumnya sudah diberitakan bahwa Kapolri bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berperan aktif dalam upaya penanggulangan Covid-19. Mereka dilaporkan antanra lain melakukan kunjungan kerja meninjau kegiatan vaksinasi di kabupaten Madiun dan Bangkalan, tempat-tempat dimana kasus positif Covid-19 melonjak tajam. Sebelumnya mereka juga sempat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Bandung dan pabrik tekstil Kudus Jawa Tengah.
Tujuan peninjauan itu adalah untuk memastikan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut berjalan baik. Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi, Panglina dan Kapolri juga melihat sejumlah posko pemberlakukan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro, di mana anggota Bhabinkamtibnas Polri tampak sangat berdedikasi sebagai ujung tombak bawah pelaksanaan PPMK Mikro.
Kerja aktif mereka jelas perlu diapresiasi. Namun upaya pihak kepolisian ini juga tampaknya harus dibantu semua pihak termasuk media dan swasta, agar upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 yang masih terus meningkat tajam di Indonesia dapat segera diatasi.
Kementerian Kesehatan menilai bahwa Pemerintah memang amat perlu bekerja sama dengan semua lembaga lembaga, termasuk swasta dalam upaya program percepatan vaksinasi Covid-19 tersebut, seperti telah tertuang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dashboard Serbuan Vaksinasi
Laporan Posko Presisi mengenai kegiatan vaksinasi dari berbagai daerah juga telah terdigitaliasi. Data-datanya, menurut Polri diinput ke Dashboard Serbuan Vaksinasi, dengan alamat: serbuanvaksinasi.polri.go.id. Agar akuntable data ini terjaga, Polri juga menyertakan peran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes dalam pemantauan jumlah vaksinasi itu. Komite Penganganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi nasional (PC-PEN) juga tampak terlibat dalam proses pengitungan vaksinasi, yang menunjukkan semangat kolaborasi yang memang idealnya dibentuk dalam penanggulangan Covid-10 yang holistik. Dashbaord itu tampak menampilkan angka orang yang telah divaksinasi secara realtime, di mana akan tampak grafik jumlah vaksinasi setiap provinsinya.
Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, posko presisi share data link serta akses modul inputan itu ke seluruh polda jajaran selanjutnya di share ke seluruh titik. Dashboard ini adalah pertanggungjawaban dan transparasi Polri kepada masyarakat agar pantauan itu terbuka dan dapat di share oleh siapa saja. Pada 26 Juni 2021 lalu, Dashboard menunjukkan sebanyak 1.285.460 orang telah berhasil disuntik vaksin. Dalam kegiatan yang dimulai sejak 26 Juni, ini sebesar 54.482 vaksinator sudah dilibatkan dan telah dilaksanakan pada 34 polda di 4.504 titik.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Polri menjalankan program vaksinasi Covid-19 massal serentak dengan target 1 juta orang per hari tersebut. Menurutnya, program ini menunjukkan keseriusan Polri dalam upaya membantu pemerintah mengakhiri pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan efek negatif di berbagai sektor. “Kemampuan memvaksinasi 1 juta orang dalam sehari ini merupakan prestasi yang luar biasa yang dicapai oleh Kapolri. Ini menunjukkan seluruh prajurit Polri betul-betul bekerja keras dalam percepatan penanganan Covid-19 dan mereka mengambil peran yang sangat krusial dalam penanganan pandemi,” demikian jelas Sahroni, Senin (28/6).
Efektif Untuk Herd Community?
Nazmi Haddyat Tamara, research & data analyst dari Katadata Insight Center, mengatakan bahwa lamanya waktu herd immunity terbentuk dapat dilihat dari seberapa banyak orang yang divaksin dalam sehari. Agar dapat mencapai target kekebalan komunitas (herd immunity), sejumlah 181,5 juga penduduk Indonesia perlu divaksin.
Angka vaksinasi Covid-19 di Indonesia baru mencapai 4,7 persen dari total populasi 270 juta penduduk. Artinya baru 12,6 juta orang yang mendapatkan vaksinasi secara lengkap, yakni dua dosis suntikan vaksin.
Hanya beberapa propinsi di Indonesia yang memiliki tingkat vaksinasi tinggi yakni Bali, Kepulauan Riau dan Yogyakarta. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa angka vaksinasi terhadap lansia masih tergolong rendah di Indonesia, sementara kerentanan terhadap Covid pada kelompok usia ini begitu tinggi.
Tentu saja angka ini masih jauh dari target karena syarat minimal penduduk harus sudah mencapai 70 persen divaksin lengkap. Dibanding dengan negara lain. Bahkan di lingkungan Asia Tenggara, angka vaksinasi Indonesia masih tegolong rendah di bawah Singapura. Sebagai perbandingan, di Inggris, angka vaksinasi telah mencapai 47,2%. Sedangkan di Amerika Serikat sudah hampir mencapai angka 45,8%.
Pemerintah telah menargetkan vaksinasi Indonesia selesai dalam 15 bulan sejak program vaksinasi Indonesia pertama kali dilakukan Januari lalu. Kerja sama dengan berbagai pihak jelas merupakan salah satu solusi percepatan program vaksinasi nasional bagi 181,5 juta penduduk Indonesia yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun tersebut.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyatakan mendukung upaya pemerintah memaksimalkan vaksinasi COVID-19. Ia yakin, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa menghentikan pandemi COVID-19.
Lebih jauh lagi, epidemiolog dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mengatakan apabila ingin herd immunity dapat tercapai di tahun 2022 seperti target pemerintah, maka dosis vaksin Corona yang diberikan ke masyarakat minimal harus 1 juta dosis per harinya. Dengan pencanangan program vaksinasi besar-besaran yang dibantu peran serta seluruh jajarannya, Polri tampaknya telah tepat melakukan upaya mempercepat akselerasi yang menampakkan hasilnya.
Pada Sabtu, 26 Juni 2021, Indonesia dilaporkan berhasil mencapai target 1,31 juta vaksinasi COVID-19. Kabar menggembirakan ini tercapai lebih awal dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu mulai Juli 2021. Namun tantangan yang masih harus dihadapi adalah bagaimana dapat meningkatkan jumlah vaksinator, kemudian fasilitas kesehatan untuk pemberian vaksin, dan juga memastikan bahwa ketersediaan vaksin ini cukup untuk diberikan ke masyarakat.
Belajar dari pengalaman negara tetangga Australia, kurang tersedianya vaksin untuk pemenuhan antusiasme kesediaan masyarakat untuk bersedia divaksin, dapat menimbulkan gejolak dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
Sebagaimana diberitakan dalam media massa dan media sosial, telah terjadi ketegangan-ketengangan atas ketidaksinkronitas kebijakan antara Pemerintah pusat (Federal) dengan Negara-negara bagian yang mengalami persoalan Covid-19 yang besar. Diskusi-diskusi dan komentar tentang persoalan ini telah membuat persoalan Covid menjadi lebih kompleks dan penuh nuansa politis di Australia.
Protokol Kesehatan Tetap Harus Diperhatikan
Juga patut digarisbawahi kenyataan bahwa walau seseorang sudah divaksinasi lengkap, tspi jika tidak menerapkan protokol kesehatan ia masih bisa terinfeksi COVID-19. Penerapan prokes yang tegas tentunya harus tetap menjadi target Polri dalam upaya menyadarkan masyarakat di samping upaya vaksinasi masal besar-besaran tersebut.
Seiring dengan penerapan vaksinasi massal ini, kita juga membaca bahwa kasus penularan Covid-19 tampak terus meningkat tajam di sejumlah daerah di Indonesia seperti yang terpantau beberapa hari terakhir.
Di Jakarta saja, seperti tercatat pada hari Senin yang lalu terdapat 528.400 kasus Covid-19 aktif. Situasi buruk ini menjadi lebih memprihatinkan lagi karena bed occupancy rate (BOR) rumah sakit tidak mampu mengimbangi kebutuhan karena sebanyak 92 persen sudah terisi bagi pasien isolasi. Bagi mereka yang telah mendapat vaksinasi diharapkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari, agar tercapai herd immunity di lingkungan masyarakat seperti yang diharapkan.
Belajar dari pengalaman lockdown di Australia baru-baru ini, salah satu cara tepat untuk hal ini adalah juga dengan membatasi mobilitas warga ke luar zona-zona tertentu seperti ketika ada pemberlakukan larangan mudik Lebaran yang baru lalu. Di samping upaya kampanye besar-besaran untuk vaksinasi, pemerintah Australia sudah dengan ketat memberlakukan aturan perjalanan yang mengarah pada penyertaan hasil swab PCR negatif.
Naiknya kasus-kasus Covid varian baru juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat Australia untuk divaksinasi. Selama ini ada keengganan divaksin dengan vaksin merek tertentu di Australia akibat informasi mengenai efek-efek samping yang telah ditimbulkannya.
Pihak kepolisian di Indonesia harusnya juga tidak lalu pandang bulu untuk mendisiplinkan atau bahkan menangkap orang-orang yang tidak mematuhi aturan prokes. Sebagaimana diketahui Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce beberapa hari lalu ditangkap dan dikenakan denda oleh aparat Polisi setempat akibat kelengahan tidak menggunakan masker saat mengisi bensin di Pom bensin dekat rumahnya. Polisi mendatangi tempat tersebut sesudah mendapat laporan dari warga. Wakil Perdana Menteri Australia menyatakan penyesalannya dan pernyataannya muncul di televisi.
Buat seorang pemirsa Indonesia hal tersebut cukup mencengangkan sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun yang berada di atas aturan dan hukum terutama dalam upaya bersama penanggulangan pandemi Covid-19 ini. meskipun jumlah kasus Covid-19 di Australia masih di bawah 100 dan dapat terdeteksi klusternya, Pemerintah terus mengkampanyekan soal pentingnya memperoleh vaksin guna mencapai herd community sesegera mungkin. Pertanyaannya adalah, apakah falafah penanggulangan covid di Australia bahwa ‘kesalahan seseorang akan menjadi masalah bagi semuanya dalam konteks Covid-19 “ bisa dan mau ditegakkan kepolisian di Indonesia untuk menanggulangi masalahnya yang begitu parah akhir-akhir ini? (Isk – dari berbagai sumber)
