Kementan dan Penegak Hukum Berkolaborasi untuk Sukseskan Program Jaga Pangan

Ia mengatakan kolaborasi antara APIP dan APH untuk mengawal pembangunan pertanian, sekaligus menjaga agar tidak ada yang alih fungsi lahan pertanian secara masif. Jan Maringka pun mengajak seluruh aparat APIP dan APH bersama-sama dalam melakukan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian seperti properti, industri, dan pompa bensin.

“Rakor yang dilakukan ini juga untuk membangun sinergi antara APIP dan APH dalam melakukan pengawasan internal pemerintah, sekaligus mewujudkan program menjaga pangan,” katanya.

Menurut dia, kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kementan khususnya APIP dengan pemerintah daerah serta unsur APH di daerah cukup efektif untuk mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Jan Maringka menuturkan pengawalan terhadap program pertanian menjadi sangat strategis mengingat sektor pertanian terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional ketika terjadi pandemi Covid-19. “Kenapa kami sangat fokus dalam pengawalan terhadap program pertanian karena sudah terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional ketika terjadi Covid-19 kemarin,” tuturnya.

Mantan Kajati Sulsel itu mengungkapkan banyak negara di dunia setelah pandemi Covid-19 berlalu dihadapkan pada potensi resesi dan krisis global, khususnya dalam bidang pertanian. Namun untuk di Indonesia, kata dia, kondisi pertanian baik sebelum pandemi dan setelah pandemi produktivitas pertanian menunjukkan hal positif.

Dia membandingkan data produksi hasil pertanian berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 sebanyak 54,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan meningkat menjadi 55,67 juta GKG pada 2022. “Produksi padi kita cukup baik dan alami peningkatan produksi. Ini harus kita jaga dan kawal baik-baik. 55,6 juta produksi padi untuk 250 juta penduduk itu lebih dari cukup,” ucapnya.

Baca Juga: Salut! Petani Milenial Kembangkan Varietas Baru untuk Agro Wisata dengan Smart Green House