mediatokotani.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 342 titik seluruh Indonesia. Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan upaya ini untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Adha.
“Adanya GPM ini, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi konsumsi sehari-hari atau persiapan Idul Adha,” kata dia saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Senin, 27 Juni 2023.
GPM diselenggarakan Bapanas melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan korporasi, serta asosiasi.
Arief berujar program ini juga untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi nasional. Adapun per Mei 2023, inflasi berada di angka 4,00 year on year. Bapanas juga melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota.
Pemasok bahan pokok dalam program GPM adalah BUMN Pangan, yaitu Perum BULOG dan ID FOOD. Lalu ada juga dari BUMD, asosiasi, koperasi, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta pelaku usaha setempat lainnya.
Arief berujar suplier menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.
Seluruh produk pangan yang dijual di GPM, kata Arief, harganya di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Ia pun memastikan seluruh komoditas pangan strategis dalam kondisi aman.
Lebih lanjut, Arief mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dan panik, serta tetap berbelanja kebutuhan pokok secara bijak. Pasalnya, menurut dia, stok pangan tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk pengendalian harga pangan di daerah. Musababnya, dia mengungkapkan banyak pemerintah daerah yang tidak bisa meredam kenaikan harga secara maksimal karena keterbatasan fiskal.
Baca Juga: Harga Ayam Tembus Rp 50.000/Kg, Jokowi Turun Tangan