mediatokotani.com – Kementerian Pertanian (Kementan) membantah program lumbung pangan atau food estate disebut proyek yang gagal.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga mengatakan, saat ini beberapa program food estate sudah membuahkan hasil.
Sebagai contoh, upaya intensifikasi di Kalimantan Tengah berhasil meningkatkan produktivitas di kawasan Pulang Pisau dari tahun ke tahun. Dari awal dimulai pada tahun 2020 dengan hasil rata-rata 2,5 ton per ha Gabah Kering Panen (GKP), meningkat menjadi 3,5 GKP ton per di tahun 2021 ha dan meningkat lagi mencapai 5,5 ton per ha tahun 2022.
“Saat ini dampak positifnya sudah mulai terlihat,” ujar Boga dalam siaran pers, Minggu (1/9).
Lokasi lain di Sumba Tengah, kata Boga, juga diklaim pemerintah setempat mampu mengurangi angka kemiskinan di kawasan food estate dan sekitarnya.
“Petani Wonosobo pun merasakan manfaatnya dengan indikator terlihat dari peningkatan produktivitas panen meningkat, jaminan pemasaran komoditas dan peningkatan pendapatan petani di kawasan food estate,” imbuh Kuntoro.
Boga menerangkan, keberhasilan food estate memang tidak bisa instan. Sebab, tidak semua wilayah di Indonesia terutama di wilayah food estate punya kesuburan tanah yang sama dengan di Jawa.
Untuk itu upaya perluasan lahan pangan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi tanam terus dilakukan guna meningkatkan produktivitas di lahan food estate.
“Kementan mempunyai pengalaman panjang dalam menyiapkan dan mengolah lahan marginal serupa seperti di Banyuasin Sumatra Selatan, dan memang butuh waktu panjang agar kondisi lahannya optimal untuk produksi,” terang Boga
Selain itu dalam pembuatan lumbung pangan, teknologi juga memegang peranan yang penting, terutama manajemen lahan dan tata kelola air. Perlu disiapkan juga benih unggul dan itu Kementan telah lakukan di lokasi food eatate.
Diketahui, program food estate memang menjadi salah satu sorotan publik. Terlebih, dalam pelaksanaannya dianggap tidak transparan dan tidak jelas mengenai keberhasilannya.
Belakangan ini, program food estate juga menuai kritikan dari Wakil Ketua DPR-RI sekaligus Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dia menilai bahwa program food estate merupakan program yang terbukti gagal memenuhi tujuan sebagai program ketahanan pangan pemerintah.
Cak Imin meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut serta membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.