MediaTokoTani.com – Kementerian Pertanian mengajukan permintaan kepada semua pihak, termasuk penyuluh pertanian, untuk melakukan pemantauan terhadap distribusi pupuk subsidi.
Tindakan pengawasan yang ketat diterapkan untuk menjaga kepentingan petani yang menjadi penerima pupuk subsidi yang terdaftar dalam sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara digital (e-RDKK).
Melalui sistem ini, tersedia informasi detail mengenai petani berdasarkan alamat dan nama, serta kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan yang dimiliki.
“Harus dikawal dan diawasi, tujuannya agar pupuk subsidi ini tepat sasaran sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, Senin (19/2/2024).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi meningkatkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun ini menjadi Rp14 triliun.
Dedi mengungkapkan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun tersebut setara dengan pemberian subsidi pupuk sebanyak 2,5 juta ton untuk musim tanam selanjutnya, yaitu MT II.
“Pada Training of Trainers (TOT) akan kami sosialisasikan terkait kebijakan pupuk bersubsidi ini. Kita harus memastikan sarana dan prasarana ada di lapangan saat akan masuk musim tanam berikutnya,” terang Dedi.
Walau demikian, dia menegaskan bahwa pasokan pupuk subsidi untuk musim tanam pertama (MT I) aman dan tersedia sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 744/KPTS/SR. 320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024.
“Stok pupuk subsidi ada 1,8 juta ton untuk Oktober 2023-Maret 2024 atau sampai musim tanam bulan Februari 2024. Karenanya habiskan saja stok pupuk. Karena nanti ada pupuk subsidi tambahan. Jadi tidak ada masalah,” bebernya.
Alokasi Pupuk Subsidi
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa sejak tahun 2014, alokasi pupuk subsidi telah mencapai sekitar 9,5 juta ton, namun mengalami penurunan sebesar 4,8 juta ton dari tahun 2018 hingga saat ini.
Penurunan ini disebabkan oleh kelangkaan bahan baku pupuk. Untuk mempercepat masa tanam pertama yang dimulai sejak Oktober 2023, Amran telah menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan petani, termasuk pupuk subsidi, benih gratis, dan kemudahan dalam menebus solar subsidi.
“Kebijakan akselerasi tanam ini sangat penting kita lakukan untuk menekan impor yang dilakukan akibat dampak el nino. Hari ini kita letakan pondasinya agar ke depan kita bisa swasembada jagung dan padi,” kata Amran.
Baca Juga : Kunci Keberhasilan Pertanian Majapahit, Didukung Kebijakan Pro-Petani
Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari MediaTokotani.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami lainnya.