mediatokotani.com – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menegaskan telah membeli alat panen combine merk ZAGAA dari PT Mitra Miharta sesuai dengan yang dibutuhkan.
“Kami sudah membeli produknya berupa combine harvester (alat panen) kecil melalui anggaran APBD Jatim dan anggaran Ditjen Tanaman Pangan yang berada di propinsi. Memang kita tidak membeli banyak, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan,” kata Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Mohammad Takdir Mulyadi di Jakarta, Jumat, 16 November 2022.
Takdir menjelaskan produk alat panen perusahaan Madiun tersebut masih memiliki kendala teknis saat digunakan, termasuk layanan purna jualnya. Akhirnya pemerintah mendapat keluhan dari petani yang mendapat bantuan alat tersebut. Karena itu, pemerintah membatasi pembelian produk tersebut.
“Pembeliannya memang tidak tender, tetapi melalui e-katalog, dan pemerintah tentu membeli barang sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang terbaik. Tidak hanya produk pabrikan madiun tersebut, namun produk lokal lainnya juga kami perhatikan. Sesuai arahan Presiden kita gunakan produk dengan TKDN yang tinggi,” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, Takdir mengatakan pada tahun 2015, tim propinsi Jawa Timur mengadakan survei ke PT Mitra Maharta yg memproduksi ZAAGA (MERK CHK), karena ada edaran dari Pemerintah propinsi harus mengutamakan produk daerah, maka terjadilah kontrak dengan PT MITRA MAHARTA yg memproduksi ZAAGA dengan anggaran dari APBD, sejumlah 100 unit Combine Harvester kecil.
Pun pada tahun 2015 juga, Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, Dana APBN yg dilakukan daerah/Propinsi) mengalokasikan utk pembelian 400 unit Combine Kecil. Begitu pula tahun 2016, Kementan melalui dana TP Propinsi (Tugas Pembantuan, Dana APBN yg dilakukan daerah/Propinsi) mengalokasikan utk pembelian 600 unit Combine Kecil.
“Jadi tidak benar pemerintah tidak membeli. Bahkan tahun berikutnya masih dibeli produk tersebut. Namun produk yang dibeli tidak seluruhnya merk tersebut, karena keputusan produk mana yg dibeli sangat tergantung pada hasil survey tim propinsi, dan anggaran pemerintah yang terbatas,” kata dia.
Baca Juga: Pemerintah Alokasikan 9 Juta Ton Pupuk Subsidi, Ini Harga Ecerannya
