Jakarta – Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor, menekankan pentingnya menjaga semangat petani untuk mencapai produktivitas pertanian yang optimal guna meningkatkan kesejahteraan mereka dan mewujudkan swasembada pangan. Yadi menjelaskan bahwa faktor utama dalam meningkatkan produksi adalah dengan memperbaiki teknologi budidaya dan pasca panen, yang harus terus didorong kepada para petani padi di Indonesia.
“Semangat untuk meningkatkan produksi dengan memaksimalkan teknologi budidaya dan pasca panen adalah kunci utama. Kami terus mengajak petani padi untuk mendukung swasembada pangan,” kata Yadi saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Senin (10/2).
Proyeksi Produksi Beras dan Dukungan KTNA terhadap Kebijakan Pemerintah
Yadi turut merespon proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperkirakan produksi beras nasional pada Januari-Maret 2025 akan mencapai 8,67 juta ton, mengalami peningkatan signifikan sebesar 52,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,69 juta ton.
Dia menyatakan bahwa semangat untuk meningkatkan hasil pertanian harus terus dijaga melalui optimalisasi teknologi pertanian, baik dalam budidaya maupun proses pasca panen. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional yang semakin tangguh.
KTNA juga mendukung penuh kebijakan pemerintah yang menghentikan impor beras, sebagai langkah konkret dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menunjukkan kemampuan Indonesia untuk mencapainya secara mandiri.
Adaptasi KTNA dan Apresiasi Terhadap Kebijakan Pemerintah
Menurut Yadi, KTNA sudah terbiasa beradaptasi dengan perubahan iklim yang terus terjadi serta fluktuasi harga pangan yang seringkali mengganggu stabilitas ekonomi. Meski demikian, KTNA tetap mampu menjaga produktivitas pertanian tanpa dampak yang signifikan terhadap hasil pertanian.
Yadi juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan cepat yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti penyediaan pupuk bersubsidi, benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang memadai. Melalui berbagai kebijakan tersebut, KTNA berharap sektor pertanian dapat berkembang lebih baik dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani.
Menjaga Harga Gabah Kering Panen untuk Kesejahteraan Petani
Namun, untuk mencapai kesejahteraan petani yang sejati, Yadi menekankan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menjaga harga Gabah Kering Panen (GKP) dan memastikan penyerapan gabah secara optimal dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Kesejahteraan petani hanya bisa tercapai jika Pemerintah tetap konsisten menjaga harga gabah kering panen. Pemerintah wajib menyerap gabah, bukan beras,” tegas Yadi.
Peningkatan Produksi Beras: Strategi Kementan dan BPS
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 akan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 8,67 juta ton, naik 52,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat hanya 5,69 juta ton. Peningkatan tersebut sejalan dengan meluasnya luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare, atau meningkat sekitar 52,08 persen dibandingkan dengan tahun 2024.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa peningkatan produksi beras menunjukkan keberhasilan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, seperti optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, perluasan areal tanam, serta mekanisasi pertanian. “Program-program ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani, yang pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan hasil panen dan ketersediaan beras nasional,” ujar Mentan.
Komitmen Pemerintah untuk Mensejahterakan Petani
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menambahkan bahwa penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sesuai HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram adalah bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan petani.
Selain itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan HPP gabah kering panen dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. “Pembaruan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat cadangan beras pemerintah, mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi, serta meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (4/2).
